PADANG, SUMBAR.NEWSLINE.ID – Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi, bertujuan untuk menyelaraskan strategi serta mempercepat implementasi kebijakan ekonomi syariah di seluruh wilayah provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar alternatif, tetapi solusi strategis untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sumatera Barat memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya maupun nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip syariah,” ujar Mahyeldi.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak seluruh kepala daerah untuk bersinergi, memperkuat komitmen, dan bergerak bersama dalam mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi syariah nasional,” tutup Gubernur.
Bupati Pasbar Pantau Pengerjaan Jalan DBH 2025 di Kecamatan Kinali
Dalam kesempatan tersebut, H. M. Ihpan menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui penguatan sektor UMKM, pertanian halal, dan literasi keuangan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berdaya saing,” ujar Ihpan.
Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk membahas peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta mengevaluasi kinerja daerah dalam mendukung program Anugerah Adinata Syariah. Hadir pula perwakilan dari kementerian terkait dan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi sebagai bagian dari dukungan lintas sektor.
Dengan semangat kolaborasi, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong Sumatera Barat sebagai pelopor ekonomi syariah di tingkat nasional. (AJO)
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban









