PASAMAN BARAT, SUMBAR.NEWSLINE id — Akses pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akan segera terwujud. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kantor pelayanan imigrasi di wilayah tersebut.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat menerima kunjungan kerja dari perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam di ruang kerjanya pada Selasa (23/6/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ini mengendakan pembahasan teknis pasca-pertemuan. Fokus utamanya adalah menindaklanjuti rencana pengoperasian kantor, termasuk koordinasi mengenai usulan hibah lahan dari Pemkab yang akan dijadikan lokasi pembangunan fisik kantor imigrasi tersebut.
Bupati Yulianto menggarisbawahi bahwa keberadaan kantor imigrasi di bumi mekar Pasaman Barat sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama ini, warga Pasaman Barat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu hanya untuk mengurus paspor atau dokumen keimigrasian lainnya ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyambut baik rencana ini. Selama ini masyarakat Pasaman Barat sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam. Namun, masyarakat masih harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus berbagai keperluan keimigrasian,” ungkap Bupati Yulianto.
Lebih lanjut, Yulianto menjelaskan bahwa jika kantor pelayanan ini resmi beroperasi, masyarakat akan mendapatkan kemudahan akses birokrasi yang jauh lebih cepat, efisien, dan terjangkau secara finansial. Dampak positifnya pun diyakini meluas ke sektor lain; keberadaan fasilitas ini diproyeksikan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi lokal, menarik investasi, mendukung sektor pendidikan, serta mempermudah mobilitas masyarakat yang memerlukan dokumen perjalanan luar negeri.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemetaan aspek teknis dibahas secara rinci. Mulai dari status kesiapan lahan yang diusulkan, regulasi bentuk dukungan pemerintah daerah, hingga pemenuhan tahapan administrasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan mendalam ini menjadi pijakan awal dalam mempercepat seluruh proses realisasi pembangunan.
Merespons arah kebijakan kepala daerah, sejumlah OPD yang hadir menyatakan kesiapan penuh. Mereka berkomitmen mengawal ketat proses koordinasi, melakukan kajian teknis yang diperlukan, serta mempercepat pemenuhan segala persyaratan administrasi. Sinergi lintas sektor ini diakui menjadi motor penggerak utama agar pembangunan infrastruktur yang didambakan masyarakat ini tidak berjalan di tempat.
Bupati Yulianto kembali menegaskan prinsip dasar Pemkab Pasaman Barat yang akan selalu menyokong setiap program atau upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan dampak konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
“Harapan kita bersama, masyarakat Pasaman Barat nantinya dapat memperoleh pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, mudah, dan berkualitas. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mendukung terwujudnya rencana ini,” ujar Yulianto.
Kehadiran kantor pelayanan imigrasi di Pasaman Barat diproyeksikan tidak hanya memangkas jarak dan waktu pengurusan dokumen perjalanan bagi warga, tetapi juga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas daerah. Kerja sama lintas sektor kini terus dimatangkan demi mempercepat terwujudnya fasilitas publik yang telah lama dinantikan tersebut.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
