PADANG, SUMBAR.NEWSLINE.id —
Ratusan warga, didominasi ibu rumah tangga bersama para pekerja tambang serta tokoh masyarakat lintas daerah di Sumatera Barat, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026).
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran warga terkait rencana penutupan aktivitas tambang emas yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama mereka. Aksi diikuti warga lintas daerah ini berasal dari Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Kota Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya.
Di bawah terik matahari, para peserta aksi menyuarakan aspirasi sambil membentangkan sejumlah spanduk karton dan baliho berisi permohonan kepada pemerintah. Beberapa pesan yang dibawa di antaranya berbunyi: “Kalau Tambang Ditutup, Anak Kami Makan Apa?” serta “Dukung Kami Demi Hidup.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi masyarakat, penghasilan dari sektor ini dinilai menjadi salah satu jaring pengaman ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.
“Kami tidak datang untuk melawan pemerintah. Kami hanya ingin menyampaikan keadaan kami yang sebenarnya. Dari kegiatan tambang inilah kami membeli beras, membayar sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar salah seorang ibu.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan agar para penggiat lingkungan tidak menyajikan informasi atau pemberitaan secara sepihak. Menurut mereka, semua pihak perlu melihat dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.
“Kami tidak menolak pelestarian lingkungan, namun kami juga butuh makan dan biaya sekolah anak. Jangan sampai kebijakan atau desakan dari luar justru mematikan sumber hidup kami. Tolong jangan hanya melihat dari sisi aturan saja,” tegas salah seorang juru bicara aksi.
Merespons aksi tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng., menemui massa dan menerima surat tuntutan warga. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami dimensi sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.
“Kami pahami betul apa yang menjadi kekhawatiran dan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan membahasnya terlebih dahulu secara internal dan segera berkoordinasi dengan Menteri serta instansi terkait di tingkat pusat untuk dicarikan solusi terbaik,” kata Helmi.
Kini, harapan ribuan keluarga tambang rakyat di Sumatera Barat tertuju pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Mereka tidak meminta kemewahan, melainkan hanya berharap tetap diberikan kesempatan untuk bekerja demi menghidupi keluarga, serta memastikan anak-anak mereka dapat terus melanjutkan sekolah.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
