PADANG, SUMBAR.NEWSLINE.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah sejak beberapa waktu lalu. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan, mulai saat ini Pemprov Sumbar memasuki tahap pemulihan dengan prioritas utama pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian serta pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Layanan dasar yang menjadi fokus meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara bagi warga terdampak, sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini selesai paling lambat 28 Desember 2025. Data yang lengkap dan akurat ini menjadi dasar penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai pada awal 2026,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) evaluasi penanganan bencana bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Forkopimda Provinsi, serta Sekretaris Utama BNPB Rustian di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025). FGD juga diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota daerah terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Gubernur menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas tertinggi. Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian khusus pada trauma healing, pendampingan psikososial, stabilitas keamanan daerah, serta percepatan validasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai landasan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam kepada ribuan relawan, perantau Minang, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah berjuang membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah segala keterbatasan, para relawan menunjukkan pengorbanan luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi membantu sesama. Inilah wujud nyata gotong royong dan nilai kemanusiaan yang masih sangat kuat di tengah masyarakat kita,” ucap Mahyeldi.
Ia juga meminta para kepala daerah kabupaten/kota untuk memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan tervalidasi, serta mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan pemulihan.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menambahkan bahwa data yang valid dan akurat merupakan kunci utama keberhasilan pemulihan. “Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan proses pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin melaporkan bahwa hingga kini masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang menjalani proses pengujian lanjutan di Jakarta. Pencarian dan identifikasi korban akan terus dilanjutkan semaksimal mungkin.
Berdasarkan data sementara Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi menyebabkan 260 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. Dari 16 kabupaten/kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat tingkat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
Sumber Berita: Humas Sumatera Barat
