PASAMAN BARAT, SUMBAR.NEWSLINE.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Hamidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) yang telah mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Penyerahan bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut berlangsung khidmat di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Jumat (24/4/2026).
Kehadiran Hamidi selaku representasi lembaga legislatif dalam agenda tersebut menegaskan dukungan penuh DPRD Pasaman Barat terhadap pola kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keterlibatan aktif dunia usaha sangat krusial dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan rumah layak. Kehadiran perusahaan melalui program CSR seperti yang dilakukan PT BPP ini sangat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan anggaran penanganan RTLH daerah,” ujar Hamidi.
Kolaborasi pemda bersama PT BPP kali ini berhasil menyelesaikan paket pengerjaan CSR dengan total anggaran sebesar Rp100.200.000 untuk tiga penerima manfaat, yakni Gusnaldi (Sungai Beremas), Suhendar (Koto Balingka), dan Ilias (Sungai Aur). Masing-masing keluarga menerima alokasi Rp33.400.000 yang meliputi renovasi rumah, pembangunan sumber air bersih, sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, serta paket kompor gas lengkap. Program ini mencatatkan kenaikan signifikan intervensi RTLH lewat CSR, dari 1 unit pada 2024 menjadi 14 unit pada 2025 dengan total serapan dana Rp436.000.000 dari 11 perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menyampaikan bahwa program bedah rumah berbasis sanitasi ini sangat strategis untuk mengejar target pembangunan tahun 2026, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,16 persen, prevalensi stunting menjadi 11,52 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dari sektor kesehatan, karena 70 persen faktor penyebabnya berasal dari aspek gizi sensitif seperti sanitasi, pola asuh, akses pangan, dan layanan dasar lainnya. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 219.789 jiwa pada desil 1 hingga 4 yang menjadi sasaran utama kita,” jelas Doddy. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sementara itu, Manager PT BPP Ahmad Jari menegaskan bahwa partisipasi aktif perusahaan dilandasi oleh transparansi dan akurasi data yang disajikan oleh pemerintah daerah.
“PT Bakrie Pasaman Plantation ikut serta karena kami melihat pemerintah memiliki visi, misi, dan program yang jelas. Dengan penyajian data yang akurat, verifikasi dan validasi terbuka di lapangan, serta keterbukaan dalam berbagi data, transparansi program dapat terjaga. Ke depan kami berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran CSR setelah dilakukan evaluasi,” pungkas Ahmad Jari.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
