PASAMAN BARAT, SUMBAR.NEWSLINE.ID — Ratusan tenaga honorer non-ASN dari berbagai instansi dan wilayah kerja di Kabupaten Pasaman Barat menggelar aksi damai di Gedung DPRD Pasaman Barat untuk menuntut kepastian status serta perhatian pemerintah daerah terhadap nasib mereka.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam pernyataannya, Dirwansyah menyampaikan empati dan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi para honorer.
“Kami memahami aspirasi para tenaga honorer dengan hati nurani. DPRD siap mengawal seluruh proses ini dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ada kejelasan dan keadilan bagi mereka,” ujar Dirwansyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai tindak lanjut, pertemuan digelar di ruang rapat DPRD Pasaman Barat. Pertemuan dipimpin oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Sekretaris Daerah Dodi San Ismail.
Dalam pertemuan itu, salah satu koordinator aksi, Roni, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian yang jelas terhadap status ribuan tenaga honorer.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami karena sampai saat ini belum ada kepastian tentang nasib 2.696 tenaga honorer non-ASN. Kami bekerja ikhlas berbulan-bulan tanpa gaji, dan sampai saat ini belum ada kejelasan status kami,” ungkap Roni.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda menyampaikan berita acara kesepakatan bersama antara Pemkab dan DPRD Pasaman Barat, yang mencakup pengalokasian anggaran, pengusulan pengangkatan PPPK, serta penandatanganan SPTJM.
Sekda Dodi San Ismail menjelaskan bahwa pemerintah daerah siap menginput data honorer non-ASN begitu portal dari Kemenpan-RB dibuka. Namun, ia juga menegaskan bahwa anggaran saat ini hanya tersedia untuk formasi PPPK.
“Begitu portal dari Kemenpan-RB dibuka, kami pastikan seluruh data honorer non-ASN akan segera diinput. Terkait penganggaran, saat ini hanya tersedia untuk PPPK, namun kami tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik,” jelas Dodi.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. Ia menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kemenpan-RB telah dilakukan dan Pemkab siap menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
“Pemerintah daerah serius memperhatikan nasib tenaga honorer. Kami telah berkoordinasi langsung dengan Kemenpan-RB dan siap menandatangani SPTJM sebagai bukti komitmen kami. Semua akan tetap berada dalam lingkaran pemerintahan, dan kami akan mengawal proses ini hingga tuntas,” tegas Yulianto.
Di hadapan para peserta aksi, Ketua DPRD Dirwansyah dan Wakil Ketua DPRD, diikuti oleh Bupati Yulianto, secara langsung menandatangani berita acara kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen pihak terkait dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer non-ASN.
Aksi damai ini berlangsung aman berkat koordinasi yang baik dari para koordinator lapangan masing-masing instansi.
Pengamanan dilakukan secara humanis oleh jajaran Polres Pasaman Barat yang dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Dwi Rahmat Hadi Yanto dan Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar, serta didukung oleh Satpol PP, Damkar, dan Dinas Kesehatan. (AJO)
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
