PASAMAN BARAT, SUMBAR.NEWSLINE.ID — DPD KNPI Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD dan Pemkab Pasbar di Aula Bamus DPRD, Selasa (18/8/2026), guna membedah kesiapan regulasi serta transparansi penerapan e-voting pada Pilwana Serentak 2026.
Ketua DPD KNPI Pasbar, Rizki Aulia, menegaskan dukungannya terhadap modernisasi demokrasi selama diiringi kepastian hukum.
“Penggunaan e-voting harus dibarengi kepastian hukum, kesiapan perangkat, transparansi, serta audit yang jelas agar tidak melahirkan konflik,” ujar Rizki.
Rizki menambahkan, perlindungan hak pilih masyarakat menjadi prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang kami kawal adalah perlindungan hak politik masyarakat. Warga harus yakin suaranya aman, pilihannya rahasia, dan hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjunya.
Sekretaris DPD KNPI Pasbar, Alwi Septian, turut mengingatkan agar sistem digital tidak dipaksakan jika instrumen pendukungnya belum matang. Menurutnya, demokrasi digital wajib mengedepankan keamanan, akuntabilitas, dan kejelasan penanggung jawab sistem.
Dalam forum tersebut, KNPI menyoroti sejumlah poin krusial, mulai dari validasi data pemilih, perlindungan data pribadi, SOP mitigasi gangguan alat, hingga kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan.
Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI yang turut hadir dalam rapat, Tri Tegar Marunduri, menyatakan pemuda bertanggung jawab mengawal kebijakan publik secara kritis. Ia berharap Pilwana 2026 tidak sekadar tuntas secara administratif, melainkan meraih legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat.
Merespons aspirasi pemuda, Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Adriwilza, menyambut baik masukan KNPI sebagai bahan evaluasi. Pihaknya sepakat bahwa aspek regulasi dan teknis harus memiliki landasan hukum yang jelas.
Komisi I DPRD juga menekankan pentingnya sosialisasi dan simulasi masif kepada masyarakat di setiap nagari. Hal ini dinilai krusial agar pemilih memahami tata cara e-voting dan tidak mengalami kebingungan di TPS.
DPD KNPI Pasbar berharap hasil RDP ini segera ditindaklanjuti secara konkret demi mewujudkan Pilwana Serentak 2026 yang demokratis, aman, transparan, dan akuntabel. ***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
