MEDAN, NEWSLINE.id – Polda Sumatera Utara (Poldasu) mengerahkan 786 personel untuk mengamankan dan mengawal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara. Langkah mitigasi ini diambil sebagai respons atas terjadinya antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Keputusan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean yang digelar di Aula Catur Prasetya Poldasu, Rabu (15/7). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, di antaranya Karo Ops Poldasu Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, Dir Intelkam Poldasu Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, serta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak. Dari pihak pemerintah dan operator, hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, serta Ketua DPC Hiswana Migas Sumatera Utara Rajali Husein bersama jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, Karo Ops Poldasu Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri menjelaskan bahwa hingga 14 Juli 2026, terdapat 125 dari 324 SPBU di Sumatera Utara yang terdampak gangguan distribusi. Terkait upaya pengamanan, ia menegaskan komitmen pihaknya.
“Kami melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM di lapangan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analisis mendalam mengenai akar masalah antrean di lapangan kemudian dipaparkan oleh Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma. Menurutnya, hambatan utama dipicu oleh kendala pada sektor tenaga kerja.
“Akar masalah antrean BBM di sejumlah SPBU di Sumut disebabkan adanya gangguan tenaga kerja yang berujung pada penyesuaian operasional di fuel terminal. Selain itu, terjadi krisis pengemudi truk tangki akibat pemberhentian beberapa pengemudi karena pelanggaran. Akibatnya, pasokan dari terminal BBM ke SPBU dilakukan secara bertahap, sehingga SPBU tidak menerima pasokan penuh sesuai permintaan harian,” ungkap Ajie.
Merespons situasi tersebut, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, mendesak pihak terkait untuk segera melakukan tindakan nyata. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar penjelasan.
“Masyarakat tidak butuh penjelasan berlarut-larut, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata untuk segera menormalkan kembali distribusi BBM. Kami meminta Pertamina memberikan kepastian waktu normalisasi dan langkah konkret agar persoalan serupa tidak terulang di masa depan. Pemerintah Provinsi siap berkolaborasi penuh untuk memulihkan kondisi ini,” tegas Dedy.
Dari sisi operator SPBU, Ketua DPC Hiswana Migas Sumatera Utara, Rajali Husein, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera untuk beroperasi 24 jam penuh guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi di lapangan memang cukup berat dengan adanya antrean panjang yang berpotensi memicu gesekan antar konsumen. Kami sangat membutuhkan dukungan pengawalan dari TNI dan Polri untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tidak ada penyimpangan,” pungkas Rajali.
Langkah preventif juga dilakukan di Kota Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, memastikan jajarannya telah menyiagakan mobil patroli di titik-titik SPBU yang mengalami antrean.
“Kami sudah menyiagakan mobil patroli berlampu biru di lokasi antrean untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi menyesatkan yang beredar di media sosial,” tegas Jean Calvijn.
Melalui kolaborasi intensif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina, diharapkan normalisasi distribusi BBM dapat segera tercapai. Seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan hingga pasokan kembali stabil dan aktivitas masyarakat di wilayah Sumatera Utara tidak lagi terkendala oleh antrean panjang di SPBU.***
Penulis : Dedi Effendi
Editor : Ajo Uban
