PASAMAN BARAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Doddy San Ismail, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk langsung “tancap gas” dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026.
Kelalaian dalam administrasi dan pelaporan realisasi anggaran dikhawatirkan dapat berdampak fatal berupa pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut ditegaskan Doddy saat memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (29/1/2026).
“Jangan sampai anggaran kita dipotong oleh pusat hanya karena masalah entri realisasi anggaran yang lambat. Kita harus bergerak cepat, segera laksanakan kegiatan, dan siapkan dokumen pendukung. Ini butuh kerja sama kita semua,” tegas Doddy di hadapan para kepala OPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja tahun 2025 harus menjadi pijakan perbaikan. Kebiasaan menunda pekerjaan hingga akhir tahun harus dihilangkan agar program pembangunan tahun 2026 lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Senada dengan Sekda, Inspektur Kabupaten Pasaman Barat, Emnita Nadirua, menyoroti masih adanya OPD yang belum menginput data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Ia mewanti-wanti agar OPD, khususnya pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak melakukan input data mepet di akhir tenggat waktu.
“Kami berharap data tidak dimasukkan dua hari sebelum batas akhir. Masih ada OPD yang belum entri SIRUP, ini harus segera diselesaikan,” ingatnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pasbar, Zulfi Agus, menambahkan bahwa pelaporan realisasi wajib dilakukan setiap minggu karena berdampak langsung pada serapan anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Pasbar juga memberikan penghargaan kepada OPD dan kecamatan dengan kinerja realisasi anggaran terbaik tahun 2025.
Untuk kategori OPD, peringkat pertama diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan realisasi 99,37 persen, disusul Dinas Ketahanan Pangan (98,95 persen), dan Inspektorat (98,80 persen).
Sementara untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Sungai Beremas menjadi yang terbaik dengan capaian 99,48 persen, diikuti Kecamatan Koto Balingka (99,34 persen), dan Kecamatan Gunung Tuleh (98,76 persen).***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
