KOTA PADANG, SUMBAR.NEWSLINE.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Dirwansyah, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus mengawal dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kota Padang.
Dalam penyerahan tersebut, Kabupaten Pasaman Barat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Raihan ini menandai keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat dalam mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah bersama Bupati Pasaman Barat Yulianto di Aula Lantai IV Gedung BPK RI Perwakilan Sumatra Barat, Padang, Jumat (29/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran eksekutif dan seluruh perangkat daerah yang telah menyusun LKPD dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Menurutnya, capaian WTP ke-10 ini merupakan bukti sinergi yang kuat antara fungsi pengawasan DPRD dan komitmen pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
“Kami di DPRD Pasaman Barat mengapresiasi kerja keras seluruh pihak. Raihan WTP ke-10 secara berturut-turut ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kita berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tugas DPRD ke depan adalah memastikan disiplin anggaran ini tetap terjaga secara berkelanjutan,” ujar Dirwansyah.
Senada dengan hal itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Ketua DPRD Dirwansyah menyampaikan rasa syukur atas hasil pemeriksaan BPK RI tersebut. Yulianto menambahkan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja bersama dan dukungan penuh dari pihak legislatif dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berkualitas.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, dalam sambutannya menyatakan bahwa opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen tinggi Pemkab dan DPRD Pasaman Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
Prosesi penyerahan LHP ini turut dihadiri dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Dengan raihan prestasi ini, DPRD Pasaman Barat berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipertahankan demi mendorong pembangunan yang merata dan memberikan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat Pasaman Barat.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
