PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus bergerak cepat mencari solusi atas kerentanan akses transportasi menuju Kecamatan Talamau yang kerap terputus akibat longsor. Salah satu opsi strategis yang kini dimatangkan adalah pembukaan dan peningkatan jalan alternatif ruas Jembatan Panjang–Talu.
Keseriusan ini ditunjukkan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, dengan meninjau langsung kondisi fisik jalan tersebut pada Minggu (4/1/2026). Peninjauan ini dilakukan bersama Anggota DPRD Pasaman Barat, Yondrizal, Kepala Dinas PUPR, serta menggandeng komunitas IOF Off-road Pasaman Barat untuk menjajal medan yang masih ekstrem.
Bupati Yulianto mengakui bahwa kondisi jalan alternatif tersebut saat ini masih berupa tanah liat dan berlumpur, sehingga belum layak dilalui kendaraan umum (mobil keluarga/minibus). Namun, keberadaannya dinilai sangat vital sebagai “jalur penyelamat” jika jalan nasional Simpang Empat–Talu kembali lumpuh total akibat bencana.
“Jalan ini adalah urat nadi cadangan. Kita berupaya agar ruas Jembatan Panjang–Talu ini bisa dimaksimalkan fungsinya. Bukan hanya untuk pemulihan konektivitas saat bencana, tapi juga untuk memperlancar ekonomi masyarakat Talamau agar tidak terisolasi,” tegas Yulianto di sela-sela peninjauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas jalan ini, Bupati berharap adanya intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Pusat.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Pasaman Barat, Yondrizal, memberikan dukungan penuh terhadap langkah eksekutif tersebut. Menurutnya, ketergantungan pada satu akses jalan utama sangat berisiko bagi ribuan warga Talamau.
“Sebagai wakil rakyat dari dapil ini, saya melihat pembukaan jalur alternatif Jembatan Panjang bukan lagi sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak. Jalur utama di Rimbo Kejahatan kondisi tanahnya labil dan sering longsor. Kalau itu putus, ekonomi Talamau mati total,” ujar Yondrizal.
Lebih lanjut, Yondrizal menegaskan komitmennya di parlemen untuk mengawal penganggaran dan melobi pihak terkait.
“Kami di DPRD siap bersinergi. Jika APBD Kabupaten tidak sanggup meng-cover seluruhnya, kita akan bersama-sama ‘menjemput bola’ ke Provinsi maupun Pusat. Masyarakat butuh kepastian akses yang aman dan layak, tidak seperti kondisi lumpur saat ini,” tambahnya.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana tersebut, sehingga mobilitas warga dan distribusi logistik tetap terjaga dalam kondisi apa pun.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
