PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) bergerak cepat menyusun strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih solid untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping, yang berfokus pada Evaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 dan Penyusunan Langkah Strategis 2026.
Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, saat dikonfirmasi oleh tim Perkumpulan Jurnalis Online Pasaman Barat (AJO Pasbar) di Simpang Empat, Selasa (10/2/2026), menegaskan urgensi kegiatan tersebut. Menurutnya, koordinasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya krusial untuk memastikan setiap rupiah dana dari pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kemarin (Senin, 9/2/2026) kita sudah duduk bersama di Aula KPPN Lubuk Sikaping. Intinya, kita ingin memastikan tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat pembangunan. Dana Transfer ke Daerah adalah nafas bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pemberdayaan nagari di Pasaman Barat. Jadi, pengelolaannya harus presisi,” tegas H. M. Ihpan.
Dalam evaluasi tersebut, Wabup menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi “pekerjaan rumah” bersama. Salah satunya adalah mitigasi risiko keterlambatan penyaluran. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Strateginya jelas: percepat administrasi, sinkronkan data antara Badan Keuangan, DPMN, dan dinas teknis dengan sistem di KPPN. Jangan sampai ada data yang tidak match yang membuat dana tertahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. M. Ihpan juga meminta Inspektorat dan para Kepala OPD untuk lebih proaktif dalam memantau realisasi dana di lapangan. Pengawasan melekat dinilai penting agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan tepat sasaran.
FGD tersebut turut melibatkan instansi-instansi kunci pengelola anggaran, seperti Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD), Bappelitbangda untuk perencanaan prioritas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) yang mengawal Dana Desa, serta Dinas Pendidikan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Harapan kita jelas, dengan koordinasi yang matang ini, kinerja fiskal Pasaman Barat di tahun 2026 semakin baik. Jika serapan anggaran maksimal dan tepat waktu, otomatis roda perekonomian masyarakat juga akan berputar lebih cepat,” pungkas H. M. Ihpan.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
