PASAMAN BARAT, SUMBAR.NEWSLINE.id – Nuansa harmonisasi adat dan tradisi tersaji dalam pelaksanaan verifikasi lapangan Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Nagari Lingkuang Aua Bandarajo, Kecamatan Pasaman, Kamis (11/06/2026). Penilaian ini berfokus pada verifikasi langsung terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di nagari tersebut.
Penyambutan tim penilai berlangsung semarak dengan menampilkan pertunjukan seni budaya multietnis khas Kabupaten Pasaman Barat. Mulai dari Tari Piring yang mewakili kebudayaan Minangkabau, Tari Tor-tor dari etnis Mandailing, hingga kesenian Reog yang merepresentasikan budaya Jawa tampil berurutan sebagai simbol keberagaman yang tumbuh harmonis di wilayah tersebut.
Proses verifikasi lapangan dipimpin langsung oleh Staf Ahli TP-PKK Sumbar Ny. Dianita Maulin Vasko beserta rombongan. Kehadiran tim disambut oleh Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail yang mewakili Bupati, didampingi Asisten III Harlina Syahputri, Staf Ahli TP-PKK Pasbar Ny. Gusmalini, Ketua Bidang IV TP-PKK Pasbar Ny. Erisa Doddy San Ismail, kepala OPD, Camat Pasaman Hendrizal, para wali nagari se-Kecamatan Pasaman, kader PKK, serta unsur masyarakat.
Evaluasi dan pencocokan data di lapangan mencakup pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang meliputi aspek kelembagaan dan administrasi, Pokja I melalui program Paaredi, Pokja II Gelari Pelangi, Pokja III Aku Hatinya PKK, hingga Pokja IV melalui program PHBS Plus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Sekda Doddy San Ismail menegaskan bahwa Gerakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kemampuan membangun keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan visi pembangunan. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Gerakan PKK yang bergerak hingga tingkat dasawisma, sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat dari lingkup keluarga,” ujar Doddy.
Ia menjelaskan, visi pembangunan Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni Terwujudnya Pasaman Barat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya, selaras dengan peran PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung percepatan penurunan stunting, pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi keluarga dan UMKM.
Doddy menambahkan, penilaian Gerakan PKK bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sarana evaluasi, pembinaan, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di daerah.
“Berbagai program dan inovasi yang ditampilkan hari ini merupakan hasil pembinaan berjenjang antara TP-PKK kabupaten, kecamatan, nagari, perangkat daerah, dan masyarakat. Ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi dalam pembangunan keluarga di Pasaman Barat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli TP-PKK Pasaman Barat Ny. Gusmalini menyampaikan bahwa TP-PKK Pasbar terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian visi kepala daerah dan program nasional.
Menurutnya, TP-PKK Pasbar bersama perangkat daerah mengembangkan sejumlah inovasi unggulan, antara lain Pendataan Terintegrasi Jembatan Asa, Penguatan Karakter Keluarga melalui program KISAH, KRISAN, dan KILAS, peningkatan pendidikan dan ekonomi keluarga, ketahanan pangan melalui Gerakan ASRI, serta transformasi Posyandu menuju enam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kami berharap apa yang ditampilkan dalam penilaian lapangan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Gerakan PKK di Pasaman Barat dan memberikan hasil terbaik bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli TP-PKK Sumbar Ny. Dianita Maulin Vasko menegaskan bahwa PKK bukan sekadar organisasi perempuan, melainkan gerakan pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat.
“Melalui 10 Program Pokok PKK, kita terus memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan ekonomi keluarga, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kuatnya fondasi keluarga,” tegasnya.
Sinergi antara TP-PKK dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi elemen krusial di lapangan. Keterlibatan OPD tersebut menunjukkan bahwa pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara kolaboratif serta berkelanjutan. Di samping itu, penilaian lapangan ini juga menjadi momentum pembelajaran sekaligus evaluasi bagi seluruh kader PKK untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat semangat pengabdian, dan melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan keluarga di masa depan.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
