JAKARTA, SUMBAR.NEWSLINE.ID – Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Yulianto, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kemenpan RB RI, Kamis (6/11), untuk menindaklanjuti usulan pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga non-ASN di Pasaman Barat.
“Kami datang langsung untuk memastikan sejauh mana progres usulan pengangkatan PPPK paruh waktu yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Ini bentuk keseriusan Pemkab Pasaman Barat memperjuangkan hak dan masa depan tenaga honorer,” ujar Yulianto.
Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh PIC Kemenpan RB wilayah Pasaman Barat, Fatimah
“Kami mempertanyakan kejelasan nasib tenaga non-ASN yang telah diusulkan sebelumnya,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, terdapat 2.696 tenaga honorer aktif di Pasaman Barat yang masuk kategori R2, R3, dan R4.
“Mereka ini adalah pegawai yang selama ini membantu tugas-tugas pemerintahan di berbagai sektor, dan kontribusinya sangat besar bagi pelayanan publik di Pasaman Barat,” ungkap Yulianto.
Ia berharap pemerintah pusat mendukung pengangkatan tanpa membebani APBD serta membuka kembali aplikasi pendaftaran PPPK.
“Tenaga non-ASN di Pasaman Barat harus memperoleh kesempatan yang sama seperti daerah lainnya,” harapnya.
Fatimah menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dibahas dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.
“Persoalan ini tidak hanya terjadi di Pasaman Barat, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.
Pemkab Pasaman Barat menegaskan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat demi memastikan kejelasan status tenaga non-ASN. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan para honorer yang telah lama mengabdi. (AJO)
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
