Rapat Gabungan DPRD Pasaman Barat: Warga Maligi Tuntut Transparansi Data Lahan PT PHP

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN BARAT – Rapat Gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, (26/2/2026), di Ruang Rapat Bamus DPRD membahas sengketa lahan Nagari Maligi dengan PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP I & II).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Insan Sabri untuk mencari kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) dan titik koordinat kebun inti perusahaan.

Konflik ini berawal dari aksi damai ratusan warga Paga Nagari Maligi di depan kantor perusahaan pada 12 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir Ketua Komisi I H. Adriwilza, SE, M.Pd, M.Si; Ketua Komisi II Nefri, SH; Asisten I Setia Bakti, SH; Kadisbunak Afrizal; Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi; serta perwakilan BPN Ronal Arifin.

Terungkap perbedaan data luas lahan. Masyarakat serahkan silih jarih 572 hektar sesuai HGU No. 18, tapi dugaan penguasaan mencapai 1.014,40 hektar dan IUP 2.615 hektar. Tokoh adat Antoni Aries (Dt. Sinaro Mangkuto) menuntut transparansi.

“Inti permasalahan kami adalah titik koordinat dan batas-batas lahan. Kami menuntut perusahaan menunjukkan titik koordinat HGU No. 18 sesuai dengan pembayaran silih jarih,” katanya.

Koordinator Paga Nagari Tasman Jambak sebut perusahaan tutupi koordinat sejak 1997 tanpa kesepakatan Ninik Mamak. Warga desak hentikan replanting 165 hektar agar bukti batas ulayat tak hilang.

Ronal Arifin dari BPN tolak buka data. “HGU adalah produk hukum. Kami tidak bisa memberikan informasi titik koordinat yang dikuasai PT PHP tanpa kesepakatan pemegang HGU atau permintaan aparat hukum,” jelasnya.

Nefri, SH, kritik kerahasiaan tersebut dan tekankan transparansi patok HGU.

Setia Bakti, SH, akui isu pengukuran sering picu konflik. “Kejadian sengketa lahan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Masalah pengukuran, titik koordinasi, dan tunjuk batas selalu menjadi pemicu utama konflik di lapangan,” ujarnya.

Menutup rapat, masyarakat Maligi menegaskan sikap tegas. Mereka akan terus mengawal kasus ini dan siap aksi lebih besar jika tuntutan transparansi titik koordinat tak dipenuhi perusahaan dan instansi terkait.***

Penulis : Syafril Erizon

Editor : Ajo Uban

Follow WhatsApp Channel sumbar.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Latihan Dalmas Polres Pasaman Barat, Perkuat Profesionalisme dan Respons Humanis Personel
Polres Pasaman Barat Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pensiunan ASN, Peragakan 36 Adegan
Pastikan Kamtibmas Kondusif, Polsek Kinali Respon Cepat Laporan 110 di Mudik Labuah
Ketua LAN Sumbar, Firman Sikumbang, Bersilaturahmi dengan Pengurus LAN Pasbar
Instruksi Kapolres Pasaman Barat, Polsek Pasaman Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait BBM di SPBU Nagari Sariak
SMK se-Kabupaten Pasaman Barat Ikuti Bimtek Jurnalistik Guna Tangkal Berita Hoaks
Figur Muda Religius, Iwan Mantap Maju dalam Pilwana Anam Koto Selatan 2026
Momen Idulfitri 1447 H, Bupati Pasaman Barat Hadiri Tradisi Balimau Basamo di Rumah Gadang Dt. Bandaro

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 17:06 WIB

Latihan Dalmas Polres Pasaman Barat, Perkuat Profesionalisme dan Respons Humanis Personel

Selasa, 14 April 2026 - 11:12 WIB

Polres Pasaman Barat Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pensiunan ASN, Peragakan 36 Adegan

Jumat, 10 April 2026 - 11:49 WIB

Pastikan Kamtibmas Kondusif, Polsek Kinali Respon Cepat Laporan 110 di Mudik Labuah

Selasa, 7 April 2026 - 10:41 WIB

Ketua LAN Sumbar, Firman Sikumbang, Bersilaturahmi dengan Pengurus LAN Pasbar

Jumat, 3 April 2026 - 16:16 WIB

Instruksi Kapolres Pasaman Barat, Polsek Pasaman Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait BBM di SPBU Nagari Sariak

Berita Terbaru