Rapat Gabungan DPRD Pasaman Barat: Warga Maligi Tuntut Transparansi Data Lahan PT PHP

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN BARAT – Rapat Gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, (26/2/2026), di Ruang Rapat Bamus DPRD membahas sengketa lahan Nagari Maligi dengan PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP I & II).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Insan Sabri untuk mencari kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) dan titik koordinat kebun inti perusahaan.

Konflik ini berawal dari aksi damai ratusan warga Paga Nagari Maligi di depan kantor perusahaan pada 12 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir Ketua Komisi I H. Adriwilza, SE, M.Pd, M.Si; Ketua Komisi II Nefri, SH; Asisten I Setia Bakti, SH; Kadisbunak Afrizal; Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi; serta perwakilan BPN Ronal Arifin.

Terungkap perbedaan data luas lahan. Masyarakat serahkan silih jarih 572 hektar sesuai HGU No. 18, tapi dugaan penguasaan mencapai 1.014,40 hektar dan IUP 2.615 hektar. Tokoh adat Antoni Aries (Dt. Sinaro Mangkuto) menuntut transparansi.

“Inti permasalahan kami adalah titik koordinat dan batas-batas lahan. Kami menuntut perusahaan menunjukkan titik koordinat HGU No. 18 sesuai dengan pembayaran silih jarih,” katanya.

Koordinator Paga Nagari Tasman Jambak sebut perusahaan tutupi koordinat sejak 1997 tanpa kesepakatan Ninik Mamak. Warga desak hentikan replanting 165 hektar agar bukti batas ulayat tak hilang.

Ronal Arifin dari BPN tolak buka data. “HGU adalah produk hukum. Kami tidak bisa memberikan informasi titik koordinat yang dikuasai PT PHP tanpa kesepakatan pemegang HGU atau permintaan aparat hukum,” jelasnya.

Nefri, SH, kritik kerahasiaan tersebut dan tekankan transparansi patok HGU.

Setia Bakti, SH, akui isu pengukuran sering picu konflik. “Kejadian sengketa lahan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Masalah pengukuran, titik koordinasi, dan tunjuk batas selalu menjadi pemicu utama konflik di lapangan,” ujarnya.

Menutup rapat, masyarakat Maligi menegaskan sikap tegas. Mereka akan terus mengawal kasus ini dan siap aksi lebih besar jika tuntutan transparansi titik koordinat tak dipenuhi perusahaan dan instansi terkait.***

Penulis : Syafril Erizon

Editor : Ajo Uban

Follow WhatsApp Channel sumbar.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tim Gabungan Polda Sumbar dan Polres Pasbar Bekuk Kurir Bawa 30 Paket Ganja
Pemkab Pasaman Barat Lakukan Penanganan Darurat Banjir Talamau dan Salurkan Bantuan
PMI Pasaman Barat Terjunkan Tim ke Lokasi Menyusul Banjir dan Longsor di Kecamatan Talamau
Kapolsek Talamau Pimpin Penanganan Banjir Akibat Luapan Sungai di Nagari Kajai Selatan
Kapolsek Talamau dan Tim Gabungan Buka Jalur Longsor Pasanggiang
Lapas Talu Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak di Hari Anak Nasional 2026
Tingkatkan Budaya Literasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasbar Gelar Pembekalan dan Lomba Resensi Buku
PMI Pasaman Barat dan PMI Padang Sepakati Layanan Kemanusiaan untuk Pasien Rujukan

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:25 WIB

Tim Gabungan Polda Sumbar dan Polres Pasbar Bekuk Kurir Bawa 30 Paket Ganja

Minggu, 26 Juli 2026 - 16:27 WIB

Pemkab Pasaman Barat Lakukan Penanganan Darurat Banjir Talamau dan Salurkan Bantuan

Minggu, 26 Juli 2026 - 08:54 WIB

PMI Pasaman Barat Terjunkan Tim ke Lokasi Menyusul Banjir dan Longsor di Kecamatan Talamau

Minggu, 26 Juli 2026 - 08:12 WIB

Kapolsek Talamau Pimpin Penanganan Banjir Akibat Luapan Sungai di Nagari Kajai Selatan

Kamis, 23 Juli 2026 - 23:14 WIB

Lapas Talu Komitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak di Hari Anak Nasional 2026

Berita Terbaru