Rapat Gabungan DPRD Pasaman Barat: Warga Maligi Tuntut Transparansi Data Lahan PT PHP

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN BARAT – Rapat Gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, (26/2/2026), di Ruang Rapat Bamus DPRD membahas sengketa lahan Nagari Maligi dengan PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP I & II).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Insan Sabri untuk mencari kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) dan titik koordinat kebun inti perusahaan.

Konflik ini berawal dari aksi damai ratusan warga Paga Nagari Maligi di depan kantor perusahaan pada 12 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir Ketua Komisi I H. Adriwilza, SE, M.Pd, M.Si; Ketua Komisi II Nefri, SH; Asisten I Setia Bakti, SH; Kadisbunak Afrizal; Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi; serta perwakilan BPN Ronal Arifin.

Terungkap perbedaan data luas lahan. Masyarakat serahkan silih jarih 572 hektar sesuai HGU No. 18, tapi dugaan penguasaan mencapai 1.014,40 hektar dan IUP 2.615 hektar. Tokoh adat Antoni Aries (Dt. Sinaro Mangkuto) menuntut transparansi.

“Inti permasalahan kami adalah titik koordinat dan batas-batas lahan. Kami menuntut perusahaan menunjukkan titik koordinat HGU No. 18 sesuai dengan pembayaran silih jarih,” katanya.

Koordinator Paga Nagari Tasman Jambak sebut perusahaan tutupi koordinat sejak 1997 tanpa kesepakatan Ninik Mamak. Warga desak hentikan replanting 165 hektar agar bukti batas ulayat tak hilang.

Ronal Arifin dari BPN tolak buka data. “HGU adalah produk hukum. Kami tidak bisa memberikan informasi titik koordinat yang dikuasai PT PHP tanpa kesepakatan pemegang HGU atau permintaan aparat hukum,” jelasnya.

Nefri, SH, kritik kerahasiaan tersebut dan tekankan transparansi patok HGU.

Setia Bakti, SH, akui isu pengukuran sering picu konflik. “Kejadian sengketa lahan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Masalah pengukuran, titik koordinasi, dan tunjuk batas selalu menjadi pemicu utama konflik di lapangan,” ujarnya.

Menutup rapat, masyarakat Maligi menegaskan sikap tegas. Mereka akan terus mengawal kasus ini dan siap aksi lebih besar jika tuntutan transparansi titik koordinat tak dipenuhi perusahaan dan instansi terkait.***

Penulis : Syafril Erizon

Editor : Ajo Uban

Follow WhatsApp Channel sumbar.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Pasbar Pantau Hari Terakhir Pilwana Badunsanak di Kinali
Bupati Yulianto Bagikan Ribuan Masker untuk Pelajar dan Pengguna Jalan
Proyek Penahan Tebing Batang Pasaman Diharapkan Lindungi Permukiman Warga
Anggota DPRD Sulaiman Serahkan BPJS Ketenagakerjaan Bagi 447 Warga
Hadirkan Duta Baca Indonesia Gol A Gong, Pasbar Perkuat Gerakan Literasi
Adriwilza Dorong Program SIBAT PMI dan Penanaman Kelapa Genjah di Rantau Panjang
Kawal Kesiapan Porprov XVI, Niat Bakti Lubis Dampingi Peninjauan Venue Grasstrack
Kadispora Pasbar Afkar Wakili Bupati Yulianto Tutup Resmi Cabor Arung Jeram

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 07:35 WIB

Bupati Pasbar Pantau Hari Terakhir Pilwana Badunsanak di Kinali

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:32 WIB

Bupati Yulianto Bagikan Ribuan Masker untuk Pelajar dan Pengguna Jalan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:58 WIB

Proyek Penahan Tebing Batang Pasaman Diharapkan Lindungi Permukiman Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:42 WIB

Anggota DPRD Sulaiman Serahkan BPJS Ketenagakerjaan Bagi 447 Warga

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 18:29 WIB

Hadirkan Duta Baca Indonesia Gol A Gong, Pasbar Perkuat Gerakan Literasi

Berita Terbaru

Pasaman Barat

Bupati Pasbar Pantau Hari Terakhir Pilwana Badunsanak di Kinali

Rabu, 21 Okt 2026 - 07:35 WIB

Pasaman Barat

Anggota DPRD Sulaiman Serahkan BPJS Ketenagakerjaan Bagi 447 Warga

Senin, 12 Okt 2026 - 07:42 WIB