Rapat Gabungan DPRD Pasaman Barat: Warga Maligi Tuntut Transparansi Data Lahan PT PHP

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN BARAT – Rapat Gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Kamis, (26/2/2026), di Ruang Rapat Bamus DPRD membahas sengketa lahan Nagari Maligi dengan PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP I & II).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Insan Sabri untuk mencari kejelasan Hak Guna Usaha (HGU) dan titik koordinat kebun inti perusahaan.

Konflik ini berawal dari aksi damai ratusan warga Paga Nagari Maligi di depan kantor perusahaan pada 12 Februari 2026.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir Ketua Komisi I H. Adriwilza, SE, M.Pd, M.Si; Ketua Komisi II Nefri, SH; Asisten I Setia Bakti, SH; Kadisbunak Afrizal; Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi; serta perwakilan BPN Ronal Arifin.

Terungkap perbedaan data luas lahan. Masyarakat serahkan silih jarih 572 hektar sesuai HGU No. 18, tapi dugaan penguasaan mencapai 1.014,40 hektar dan IUP 2.615 hektar. Tokoh adat Antoni Aries (Dt. Sinaro Mangkuto) menuntut transparansi.

“Inti permasalahan kami adalah titik koordinat dan batas-batas lahan. Kami menuntut perusahaan menunjukkan titik koordinat HGU No. 18 sesuai dengan pembayaran silih jarih,” katanya.

Koordinator Paga Nagari Tasman Jambak sebut perusahaan tutupi koordinat sejak 1997 tanpa kesepakatan Ninik Mamak. Warga desak hentikan replanting 165 hektar agar bukti batas ulayat tak hilang.

Ronal Arifin dari BPN tolak buka data. “HGU adalah produk hukum. Kami tidak bisa memberikan informasi titik koordinat yang dikuasai PT PHP tanpa kesepakatan pemegang HGU atau permintaan aparat hukum,” jelasnya.

Nefri, SH, kritik kerahasiaan tersebut dan tekankan transparansi patok HGU.

Setia Bakti, SH, akui isu pengukuran sering picu konflik. “Kejadian sengketa lahan seperti ini sudah berulang kali terjadi. Masalah pengukuran, titik koordinasi, dan tunjuk batas selalu menjadi pemicu utama konflik di lapangan,” ujarnya.

Menutup rapat, masyarakat Maligi menegaskan sikap tegas. Mereka akan terus mengawal kasus ini dan siap aksi lebih besar jika tuntutan transparansi titik koordinat tak dipenuhi perusahaan dan instansi terkait.***

Penulis : Syafril Erizon

Editor : Ajo Uban

Follow WhatsApp Channel sumbar.newsline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rawat Ruang Digital Sehat, AJO Pasbar Gelar Dialog Kemitraan dengan Polsek Talamau
AJO Pasbar dan Polsek Gunung Tuleh Sepakat Optimalkan Sinergi Sosial dan Kamtibmas
Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Gelar Bedah Rumah di Kinali
Tim URC Satreskrim Polres Pasbar Tangkap Pelaku Pencurian Kotak Amal di Kinali
Jaga Kamtibmas, Personel Satreskrim Polres Pasbar Sasar Lokasi Rawan Kriminal
H. Arisal Aziz Gandeng Kemenkumham Sumbar Gelar Forum Komunikasi Hukum di Pasaman Barat
Pertama di Sumbar, Saka Pramuka Rintisan Yogaswara KPU Mentawai Resmi Dilantik
Kabag Ops Polres Pasbar Pimpin Sidak SPBU Guna Antisipasi Tangki Modifikasi

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:41 WIB

Rawat Ruang Digital Sehat, AJO Pasbar Gelar Dialog Kemitraan dengan Polsek Talamau

Selasa, 9 Juni 2026 - 21:02 WIB

AJO Pasbar dan Polsek Gunung Tuleh Sepakat Optimalkan Sinergi Sosial dan Kamtibmas

Selasa, 9 Juni 2026 - 20:06 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto Gelar Bedah Rumah di Kinali

Senin, 8 Juni 2026 - 14:36 WIB

Tim URC Satreskrim Polres Pasbar Tangkap Pelaku Pencurian Kotak Amal di Kinali

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:51 WIB

Jaga Kamtibmas, Personel Satreskrim Polres Pasbar Sasar Lokasi Rawan Kriminal

Berita Terbaru