PADANG – Menghadapi tantangan ekonomi pasca rentetan bencana alam sepanjang tahun 2025, Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Barat di Padang, Kamis (21/1). Pertemuan ini menjadi krusial sebagai langkah antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Dalam forum yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia tersebut, M. Ihpan mengungkapkan kondisi yang cukup menantang bagi Pasaman Barat. Dampak cuaca ekstrem dan bencana banjir yang memuncak di akhir tahun 2025 telah melumpuhkan ribuan hektare lahan produktif.
“Berdasarkan data per 29 Desember 2025, tercatat sekitar 1.005 hektare lahan pertanian dan 12.071,5 hektare lahan perkebunan terdampak bencana. Total kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp51,36 miliar, di mana sektor pertanian menjadi yang paling terpukul,” ujar M. Ihpan.
Sektor pertanian mencatat kerugian terbesar senilai Rp47,27 miliar, disusul kerusakan signifikan di sektor perikanan, peternakan, hingga UMKM. Kondisi ini secara langsung memicu lonjakan inflasi yang signifikan. Pada Desember 2025, inflasi year on year Pasaman Barat menyentuh angka 7,09 persen—angka tertinggi sejak daerah ini resmi menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan harga di atas 30 persen akibat terganggunya distribusi dan rusaknya lahan pangan lokal. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan luar, terputusnya jalur transportasi saat bencana menjadi faktor utama pemicu tingginya harga di pasar.
Melalui HLM ini, Pemkab Pasaman Barat mendorong adanya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan infrastruktur distribusi dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan tanpa terbebani oleh harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali.
Wabup menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam memulihkan ketahanan pangan serta menekan laju inflasi pasca bencana di Pasaman Barat.
Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Pasaman Barat, sebagai langkah konkret percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca bencana.***
Penulis : Syafril Erizon
Editor : Ajo Uban
